Kawal Moralitas Pemilu: Unsur Bawaslu, KPU, dan Akademisi Sulut Resmi Gabung TPD DKPP

JAKARTA — Penegakan etika penyelenggara pemilu di Sulawesi Utara memasuki babak baru dengan terbentuknya komposisi lintas unsur dalam Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI periode 2026–2027. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, di Jakarta pada Kamis (5/11/2026), mempertemukan perwakilan Bawaslu, KPU, dan tokoh masyarakat dalam satu wadah peradilan etik lokal.

Dari unsur Bawaslu Sulut, kepercayaan amanah ini diemban oleh Steffen S. Linu (Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas) serta Erwin F. Sumampouw (Kordiv SDM, Organisasi, dan Diklat). Mereka akan bersanding dengan dua perwakilan KPU Sulut, Lanny Anggriany Ointu dan Salman Saelangi, serta dua akademisi dari unsur masyarakat, Dr. Boby Audy Lompoliuw, M.Pd. dan Dr. Feiby Ismail, M.Pd.

Integrasi tiga pilar ini menjadi benteng penting untuk memastikan setiap potensi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu di Sulawesi Utara dapat diproses secara objektif, transparan, dan berimbang. Kehadiran TPD diharapkan tidak hanya menyelesaikan aduan perkara etik di daerah, tetapi juga memelihara kepercayaan publik terhadap muruah dan profesionalitas lembaga pemilu.