Bawaslu Kotamobagu Intensifkan Pengawasan Coktas: Pastikan Validitas Data Pemilih di Rutan hingga Pemilih Khusus

KOTAMOBAGU — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kotamobagu terus memperketat pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (Coktas) data pemilih. Pada Selasa, 10 November 2026, jajaran Bawaslu mengawasi secara langsung serangkaian langkah koordinasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu terhadap sejumlah kategori pemilih khusus dan potensial.

Pengawasan ketat ini penting guna memastikan hak konstitusional setiap warga negara di Kota Kotamobagu terlindungi secara akurat, tanpa ada pemilih yang memenuhi syarat tertinggal maupun pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang justru masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berdasarkan hasil pengawasan lapangan oleh Bawaslu Kotamobagu, terdapat tiga poin krusial yang menjadi fokus koordinasi dan verifikasi KPU pada hari tersebut:

1. Koordinasi Data Pemilih di Rutan Kelas IIB Kotamobagu

KPU Kota Kotamobagu mendatangi Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kotamobagu untuk melakukan pencocokan data warga binaan. Langkah ini krusial untuk memetakan jumlah pemilih yang sedang menjalani masa tahanan agar hak pilih mereka tetap terakomodasi melalui mekanisme Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus, dengan tetap memvalidasi status hukum dan domisili asal mereka.

2. Verifikasi Pemilih Berstatus di Luar Negeri di Kelurahan Matali

Pengawasan juga diarahkan pada penelusuran data pemilih di Kelurahan Matali yang tercatat memiliki status berada di luar negeri. Bawaslu memastikan KPU melakukan pengecekan faktual secara teliti untuk menentukan apakah pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih aktif di daerah asal atau harus dialihkan statusnya demi mencegah potensi penyalahgunaan suara.

3. Validasi Pemilih Belum 17 Tahun tapi Sudah Menikah di Desa Tabang

Poin krusial berikutnya berlangsung di Desa Tabang, di mana KPU melakukan verifikasi terhadap pemilih yang secara usia belum genap 17 tahun namun telah menikah. Berdasarkan regulasi kepemiluan, status perkawinan resmi menggugah syarat usia minimal, sehingga pengawasan difokuskan untuk memastikan dokumen kependudukan pendukung seperti Kartu Keluarga (KK) atau akta nikah telah valid tercatat.

Bawaslu Kota Kotamobagu menyatakan bahwa pengawasan melekat ini akan terus dikawal hingga tahapan pemutakhiran data pemilih selesai.

"Kami memastikan setiap proses Coktas yang berjalan di lapangan mematuhi prosedur perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pemilih di Rutan, pemilih luar negeri, hingga pemilih di bawah usia 17 tahun yang sudah menikah adalah bentuk komitmen kami untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan transparan," ujar perwakilan Bawaslu Kotamobagu.

Bawaslu mengimbau kepada masyarakat serta pihak terkait untuk terus kooperatif memberikan data yang benar kepada petugas pemutakhiran, demi suksesnya penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas di Kota Kotamobagu.