Hadirkan Narasumber Nasional, Bawaslu Sulut Gelar Diskusi Publik; Rahmat Bagja: Pengawasan Partisipatif di Masa Non-Tahapan Jadi Fondasi Demokrasi.

BAWASLU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk "Penguatan Demokrasi Pada Non-Tahapan Pemilu" di Manado, Kamis (29/01/2026). Agenda ini menekankan pentingnya menjaga ritme pengawasan meski tidak dalam masa kontestasi aktif.

Diskusi ini menghadirkan tokoh-tokoh sentral kepemiluan. Ketua Bawaslu RI, Dr. Rahmat Bagja, hadir sebagai pembuka materi sekaligus narasumber kunci. Turut hadir memberikan perspektif dari sisi penyelenggara dan akademisi, yakni Ketua KPU Sulut Kenly Poluan serta Dekan Fisip Unsrat Dr. Ferry Daud Liando.

Dalam pemaparannya, Rahmat Bagja menegaskan bahwa pengawasan partisipatif di masa non-tahapan merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi Indonesia. Ia berbagi pengalaman mengenai dinamika pengawasan pemilu dalam beberapa tahun terakhir yang penuh tantangan.

"Integritas dan kapabilitas pengawas pemilu adalah ujung tombak bagi lahirnya public trust atau kepercayaan publik. Tanpa dua hal ini, pengawasan hanya akan menjadi prosedur administratif tanpa ruh," ujar Bagja di hadapan para pegiat pemilu.

Ia menambahkan bahwa masa jeda antar-tahapan justru menjadi waktu yang krusial untuk memperkuat edukasi pemilih agar masyarakat tidak hanya hadir saat pemungutan suara, tetapi ikut mengawal proses demokrasi secara berkelanjutan.

Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan Bawaslu Sulut, di antaranya Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh, bersama para Anggota: Zulkifli Densi, Erwin Sumampow, Steffen Linu, dan Donny Rumagit. Turut mendampingi Kepala Sekretariat Aldrin Christian beserta seluruh jajaran staf juga para peserta kegiatan yakni pegiat pemilu.

Diskusi ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis dalam memperkuat sinergi antara pengawas, penyelenggara teknis, dan akademisi guna menyongsong tantangan demokrasi di masa depan.