Divisi P3S Bawaslu Kota Kotamobagu Ikuti Rakor Optimalisasi SiGapLapor Bersama Bawaslu RI

KOTAMOBAGU — Komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola data penanganan pelanggaran terus dimatangkan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kotamobagu. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kota Kotamobagu dalam kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan SiGapLapor dalam Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran yang digelar bersama Biro Fasilitasi Pemilu dan Partisipasi Masyarakat (FPPP) Bawaslu Republik Indonesia.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan guna memperkuat efektivitas, akurasi, serta kecepatan pelaporan dan pengelolaan data berbasis digital. Kehadiran SiGapLapor (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan) sendiri dinilai sebagai instrumen vital yang memegang peranan sentral dalam mewujudkan tertib administrasi serta transparansi data penanganan pelanggaran secara terintegrasi mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

Dalam arahannya, pihak Bawaslu RI menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aplikasi ini agar setiap proses penanganan pelanggaran dapat terdokumentasi dengan baik, cepat, dan akuntabel. Pengelolaan data yang tersistematisasi secara digital tidak hanya akan mempermudah proses monitoring, tetapi juga menjadi basis data evaluasi yang kuat bagi kelembagaan Bawaslu dalam menghadapi setiap tahapan pengawasan ke depan.

Sementara itu, jajaran Divisi P3S Bawaslu Kota Kotamobagu menyambut baik serta berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan hasil dari koordinasi ini di tingkat daerah. Peningkatan kapasitas teknis pengelolaan SiGapLapor ini diharapkan mampu mendongkrak performa kerja pengawasan, khususnya dalam aspek ketepatan penyajian data penanganan pelanggaran yang transparan dan dapat diakses secara profesional oleh publik maupun jajaran pengawas di tingkat atas.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Kotamobagu terus berupaya memperkuat profesionalisme kelembagaan serta memastikan setiap penanganan pelanggaran di daerah dikelola secara modern, akurat, dan berbasis teknologi informasi yang handal.