Bawaslu Raih Peringkat 3 Lembaga Paling Dipercaya Publik Versi Poltracking Indonesia

KOTAMOBAGU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menorehkan pencapaian positif dengan berhasil menduduki peringkat ketiga sebagai lembaga negara dan institusi demokrasi yang paling dipercaya oleh masyarakat.

Pencapaian ini didasarkan pada hasil survei nasional tatap muka yang dirilis oleh lembaga survei Poltracking Indonesia untuk periode pelaksanaan 11 – 17 Mei 2026.

Berdasarkan data grafis yang diunggah oleh akun resmi Bawaslu Kotamobagu, lembaga pengawas pemilu ini berhasil mencatatkan angka yang cukup tinggi, baik dalam aspek kepercayaan maupun kepuasan publik:

 Tingkat Kepercayaan Publik: Bawaslu meraih angka 71.3%, menempatkannya di posisi tiga besar tepat di bawah TNI (79.0%) dan Presiden & Wapres (74.5%). Bawaslu mengungguli institusi demokrasi lainnya seperti KPU (69.9%) dan Mahkamah Agung (69%).

 Tingkat Kepuasan Publik: Sejalan dengan tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Bawaslu juga menyentuh angka 70.1%, yang menjadikannya tetap konsisten berada di peringkat ke-3 dari total 10 Lembaga Negara & Institusi Demokrasi yang disurvei.

"Melalui survei nasional yang dilakukan Poltracking Indonesia (Mei 2026), Bawaslu meraih angka 71.3 persen dalam tingkat kepercayaan publik serta 70.1 persen dalam tingkat kepuasan publik. Angka ini menjadikan Bawaslu peringkat 3 (tiga) dari 10 Lembaga Negara & Institusi Demokrasi," tulis takarir dalam infografis tersebut.

Survei nasional Poltracking Indonesia ini dilakukan dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi di seluruh Indonesia, berdasarkan data Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara tatap muka menggunakan teknologi aplikasi.

Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi seluruh jajaran Bawaslu, termasuk di tingkat daerah seperti Bawaslu Kotamobagu, untuk terus menjaga integritas, transparansi, dan profesionalitas dalam mengawal jalannya proses demokrasi di Indonesia.