Bawaslu Kotamobagu Tanda Tangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

KOTAMOBAGU - Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menggelar penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja secara serentak bersama Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara termasuk Bawaslu Kotamobagu pada Senin (19 Januari 2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dan diikuti Bawaslu Kotamobagu melalui meeting zoom.

Kegiatan tersebut di hadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh beserta Anggota Bawaslu Sulut Zulkifli Densi, Donny Rumagit, Steffen Linu dan Erwin Sumampouw didampingi Kepala Sekretariat Aldrin A. Christian. 

Serta Jajaran Bawaslu Kotamobagu dihadiri Ketua Yunita Mokodompit, Anggota Yulianus Pelealu, serta ASN Bawaslu Kotamobagu.

"Ini adalah hal penting yang perlu dilakukan setiap tahun, memastikan kabupaten/kota ikut melaksanakannya maka kita lakukan penandatanganan ini secara serentak," ujar Ardiles dalam arahannya saat itu. 

Lebih lanjut Ardiles katakan, pakta integritas dan perjanjian kinerja merupakan dasar pelaksanaan tugas jajaran Pengawas Pemilu sepanjang tahun 2026 hingga nanti di akhir tahun akan ada evaluasi. "Tentu akan ada reward bagi pencapaian yang dilakukan, disisi lain berarti akan ada sanksi jika yang melanggar komitmen," ungkap Ardiles. 

Disamping itu, Ia menekankan jajarannya untuk mempedomani Surat Keputusan Bawaslu Nomor 284 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu dan juga Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Konsolidasi Demokrasi dalam rangka memperkuat Penyelenggaraan Pemilu di luar tahapan. 

"Pastikan kita semua sudah membaca dokumen ini, mempelajarinya dan melaksanakan, khusus Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ini perlu menjadi perhatian," tegasnya. 

Ia berharap melalui penandatangan ini, jajaran Pengawas Pemilu semakin berkinerja walaupun diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang serba terbatas, tidak seperti saat tahapan Pemilu/Pemilihan. "Justru ini menjadi tantangan bagi kita," tutup Ardiles.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja masing-masing, baik jajaran pimpinan, pejabat struktural hingga staf pelaksana teknis, begitupun jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengikuti secara daring (zoom meeting).