Bawaslu Kotamobagu Ikuti Rapat Sosialisasi Juknis Indikator Capaian dan Tata Cara Pelaporan Pengembangan Pengawasan Partisipatif

KOTAMOBAGU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Sosialisasi Petunjuk Teknis Indikator Capaian dan Tata Cara Pelaporan Pengembangan Pengawasan Partisipatif secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (8/10/2026).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh, serta dihadiri oleh jajaran Anggota Bawaslu Provinsi Sulut, yaitu Zulkifli Densi, Steven S. Linu, dan Erwin F. Sumampow. Adapun penyampaian materi terkait tata cara pelaporan dipaparkan langsung oleh Ikhrom dari Biro Pengawasan Bawaslu RI.

Anggota Bawaslu Kotamobagu Arie Setiawan Mokodompit dan staf hadiri kegiatan tersebut di ruang rapat kantor.

Sosialisasi ini membahas lima fokus utama pelaporan dan capaian pengawasan partisipatif, meliputi:

 P2P (Pendidikan Pengawas Partisipatif)

 Forum Warga

 Pojok Pengawasan

 MoU dengan Perguruan Tinggi

 Kampung Pengawasan Partisipatif

Rapat sosialisasi ini berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu RI yang ditujukan sebagai juknis bagi Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, hingga Panwaslu Kecamatan beserta jajaran sekretariat.

Maksud dan tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini mencakup dua hal strategis:

1. Menyamakan Persepsi Output Program

Mewujudkan penilaian output yang seragam dan objektif di setiap tingkatan jajaran Bawaslu berdasarkan indikator capaian pada empat level pengembangan (Terlatih, Terbentuk, Berfungsi, dan Bergerak). Selain itu, sistem rekapitulasi dilakukan secara terpisah per wilayah kerja antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna mencegah timbulnya duplikasi data capaian.

2. Standardisasi Pelaporan Data

Memberikan panduan tata cara pelaporan dan pendataan capaian pengembangan pengawasan partisipatif yang terintegrasi dan seragam sesuai format baku yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran pengawas pemilu di tingkat daerah hingga kecamatan mampu menyelaraskan mekanisme pelaporan serta mengoptimalkan program pengawasan partisipatif secara akuntabel.