Bawaslu Kotamobagu Ikuti "Keker Pemilu" Seri 8, Soroti Kerawanan Penyalahgunaan Wewenang dan Bansos
|
KOTAMOBAGU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kotamobagu kembali aktif mengikuti rangkaian program Konsolidasi, Edukasi, Kajian, Evaluasi, dan Regulasi Pemilu (Keker Pemilu) Seri 8 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Senin (16/11/2026).
Kegiatan rutin yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Sulut ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, pemahaman regulasi, serta mitigasi potensi pelanggaran bagi jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota.
Pada pelaksanaan Seri 8 ini, topik utama yang diangkat sangat krusial, yakni menyoroti potensi "Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa, Perangkat Desa, & Pendamping Program Bansos untuk Mengarahkan Pilihan Pemilih." Isu ini menjadi salah satu fokus perhatian serius mengingat tingginya kerawanan politisasi birokrasi tingkat akar rumput dan program bantuan sosial menjelang pesta demokrasi.
Acara ini diawali dengan pengantar oleh Kordiv PP Datin Bawaslu Provinsi Sulut, Zulkifli Densi, S.Pd., M.H., serta Opening Speech secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulut, Dr. Ardiles M.R. Mewoh, S.IP., M.Si.
Bertindak sebagai pemantik materi utama adalah Kordiv PP Datin Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka, S.H., M.H., bersama narasumber Kordiv P3S Bawaslu Kabupaten Bolmong Selatan, Hirsan Mohamad, S.IP., MH. Jalannya diskusi interaktif tersebut dipandu oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bolmong Selatan, Wira Bidjuni, S.Pd., selaku moderator.
Melalui keikutsertaan dalam Keker Pemilu Seri 8 ini, jajaran Bawaslu Kotamobagu berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta ketegasan dalam mengawasi potensi pelanggaran pemilu di daerah, khususnya yang melibatkan netralitas perangkat pemerintahan desa serta penyalahgunaan program bantuan sosial.
Humas