Bawaslu Kotamobagu Awasi Ketat Coktas Data Pemilih di 4 Kecamatan

KOTAMOBAGU — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kotamobagu melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) data pemilih yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu. Pengawasan ini disebar secara masif di 4 wilayah kecamatan se-Kota Kotamobagu, yakni Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, dan Kotamobagu Utara.  

Langkah pengawasan langsung ini ditujukan untuk memvalidasi dan memutakhirkan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), khususnya menyasar elemen data pemilih yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Fokus pencocokan mencakup verifikasi warga yang telah meninggal dunia, alih status dari sipil menjadi prajurit TNI/Polri, pemilih pindah dominasi, hingga warga yang sedang beraktivitas di luar negeri.  

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kotamobagu, Arie Setiawan Mokodompit, menegaskan bahwa tim pengawas diturunkan secara langsung ke lapangan guna memastikan setiap proses verifikasi dilaksanakan secara presisi dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku.  

"Pengawasan Coktas ini penting untuk menjamin hak pilih warga negara sekaligus menyaring data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Kami turun ke lapangan bersama jajaran KPU untuk melakukan klarifikasi langsung ke pihak kelurahan/desa hingga mendatangi kediaman warga yang bersangkutan (door to door)," ujar Arie.  

Dalam pelaksanaannya di empat kecamatan, tim Bawaslu menemukan beberapa dinamika perubahan data, seperti munculnya pemilih yang baru saja beralih status menjadi anggota Polri serta dokumen surat kematian warga yang belum terbarui secara administratif.  

Hasil dari pengawasan lapangan ini diselaraskan secara berkelanjutan dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kotamobagu. Bawaslu Kotamobagu mengimbau masyarakat untuk turut aktif memeriksa status hak pilihnya dan memberikan informasi jujur kepada petugas pengawas serta pendaftaran pemilih demi terselenggaranya daftar pemilih yang akurat, transparan, dan bersih.